KUBU RAYA – Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengajak insan Pers di Kalbar senantiasa mendukung program Pemerintah dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2024-2029 di Hotel Alimore Kubu Raya, (09/7/2024).
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Provinsi Kalbar masa bakti 2024-2029 yang dilantik hari ini, semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa organisasi menjadi lebih baik," ujar Harisson.
Dirinya menambahkan, wartawan sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia bertugas untuk memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat. Yang mana, Wartawan selalu dituntut untuk mengusung nilai kebenaran, tidak berpihak, serta memiliki peran sebagai alat pengontrol Sosial bagi kinerja aparatur pemerintahan.
“Kita tahu bahwa sejak Era Reformasi, banyak oknum yang tidak memiliki kompetensi, baik pengetahuan dan keahlian di bidang Jurnalistik ikut terjun dalam profesi ini. Oknum seperti inilah yang berpotensi menodai profesi Wartawan. Oleh karenanya, Wartawan dituntut bertanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik," tutur Harisson.
Selain itu, sebagai pemerintah, dirinya mengakui bahwa Pers berperan penting untuk memastikan terciptanya lingkungan demokratis yang kondusif.
Berita ataupun informasi yang dihasilkan oleh Wartawan haruslah berdasarkan fakta, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Kalian adalah mata dan telinga masyarakat.
"Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, saya menghimbau agar Wartawan harus tetap menjunjung tinggi independensi dan integritas," ujarnya.
Kemudian orang nomor satu di Kalbar tersebut meminta untuk mengawal Pilkada yang akan datang. Ia berharap Pers harus turut serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses Pilkada.
Menurutnya, Pers juga turut memberikan informasi yang merata kepada masyarakat tentang calon - calon kepala daerah, Visi dan Misi mereka, serta program - program yang akan mereka jalankan saat telah dilantik sebagai kepala daerah definitif.
"Saya juga meminta kepada Pers, meskipun sudah ada Bawaslu, namun sebagai pilar keempat demokrasi, Pers harus berperan sebagai pengawas dalam proses Pemilu. Informasikan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi secara jujur dan tidak berpihak. Kami dari pihak pemerintah, siap bekerja sama dengan Pers untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip - prinsip demokrasi," imbuhnya.
Diakhir sambutannya, Harisson berharap Pers mampu memberikan ruang bagi berbagai suara dan pandangan, Pers telah membantu masyarakat untuk terinformasi secara merata, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya sebelum membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab.
"Ingat, kita semua termasuk teman - teman pewarta yang turut berperan memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik bagi masyarakat," tutupnya.(rfa / biro adpim)
