PONTIANAK - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pj. Sekda Kalbar), Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Mingguan perihal Pengendalian Inflasi serta Penanganan TBC dan Polio secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/7/2024).
Dalam Rakor tersebut, Pj. Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten II Sekda Kalbar), Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., beserta Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait.
Rakor tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Tomsi Tohir, M.Si., beserta para pemangku kepentingan terkait inflasi.
Usai menghadiri Rakor tersebut, Pj. Sekda Kalbar mengungkapkan bahwa Kalbar saat ini berada di posisi dua belas terendah se-Indonesia.
"Rata-rata nasional 2,51 persen sedangkan kita sudah di 2,2 persen, Insyaallah akan kita tingkatkan lagi dalam waktu dekat ini dan berkoordinasi dengan Kabupaten yang angka inflasinya masih tinggi," ungkap Bari.
Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya menekan angka inflasi melalui program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) sampai operasi pasar.
"Seperti biasa kita terus melaksanakan operasi pasar, kemudian gerakan pangan murah. Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini akan terus memantau situasi perkembangan harga-harga pangan," jelasnya.
GPM diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga serta memastikan ketersediaan pasokan guna menekan angka inflasi.
"Saya harapkan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan merupakan akses untuk mempermudah masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," kata Bari.
Dalam rapat koordinasi, Pj. Sekda Kalbar juga menanggapi isu kesehatan nasional terkait tuberkulosis dan polio. Dirinya menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mencapai target nasional untuk penanganan kedua penyakit tersebut.
"Kami berkomitmen untuk mendukung penuh program-program Kemendagri dalam percepatan imunisasi, penanggulangan polio, dan pengendalian tuberkulosis di Kalimantan Barat," tegas Bari.
Berdasarkan data per 30 Juni 2024, tingkat keberhasilan pengobatan TB Sensitif Obat (SO) di Kalimantan Barat mencapai 79%, sejalan dengan rata-rata nasional. Namun, tingkat keberhasilan pengobatan TB Resisten Obat (RO) masih menjadi tantangan, dengan angka nasional hanya mencapai 53%.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pengobatan TB, terutama untuk TB RO.
Baru juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan upaya pengendalian inflasi dan penanganan masalah kesehatan di Kalimantan Barat.
"Dengan kerjasama yang baik, kita yakin dapat menciptakan Kalimantan Barat yang sehat, sejahtera, dan bebas dari inflasi," pungkasnya.(wnd / biro adpim)
