Pontianak – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Grand Mahkota Hotel, Kamis (29/8/2019).
Kepala BPSDM Prov. Kalbar, Drs. Alfian, MM menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan format pengelenggaraan pengembangan kompetensi maka dilakukan sebuat strategi pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi yang diformat dalam model Local Government Networking (Love Networking).
“Agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini semakin maju, memiliki daya saing yang tinggi, mudah-mudahan bisa kita wujudkan komitmen kita bersama” harapnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, DR. Dra. Rochayati Basra, M.Pd dan Dr. Mariman Darto, M.Si, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan Piagam Pencanangan Gerakan Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi Kalimantan Barat oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, serta Penandatangan Komitmen Bersama untuk pengembangan kompetensi ASN, oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Kepala Perangkat Daerah / Kepala Unit Kerja DI Lingkungan Pemprov. Kalbar.
“Pencanangan ini sebagai semangat kita bersama untuk mengawal peningkatan kinerja dan peningkatan SDM Aparatur Khususnya di Kalimantan Barat” Alfian saat menyampaikan laporannya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sutarmidji menyatakan dalam satu tahun ini sudah banyak prgogres yang telah dicapai oleh Provinsi Kalimantan Barat. “Infrastruktur naik dari urutan 33 ke 31, daya saing dari 28 ke 23 dan banyak lagi progresnya” jelasnya
Menurutnya, capaian-capaian ini masih harus terus dipacu, oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk mengambil resiko. Tetapi hal ini harus disertakan dengan pengetahuan yang cukup akan aturan-aturan di bidang tugas yang diemban. “maka dari awal saya bilang seorang ASN itu harus paham aturan mengenai ASN itu sendiri” ujarnya.
“Tata kelola pemerintah yang baik” ujar Sutarmidji, parameter ukur awalnya adalah bagaimana masyarakat percaya kepada pemerintah. Trust itu harus direbut, dan untuk merebut trust itu, hanya ketika kita mempu membuat tata kelola pemerintah yang baik. “Kalau tata kelola pemerinth itu jelek, dan kepercayaan masyarkat kepada kita jelek, program bagus gimanapun, tidak akan sukses” pungkasnya.
Mantan Walikota Pontianak ini juga menghimbau untuk kepada para pengambil keputusan untuk menghindari pemikiran yang subjektif karena cenderung tidak menghasilkan perubahan.
“Pertimbangan yang subjektif tidak akan menghasilkan perubahan, tampil apa adanya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Saudara akan bisa mempertanggungjawabkan apabila saudara paham akan keputusan yang diambil” jelasnya.
Dokumentasi :
