PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui bidang informasi publik (IP) Menggelar Fokus Group Discussion “ Dampak Stunting pada Kesehatan dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.”

 

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini,(26/06), menghadirkan Narasumber Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Dengan peserta TP PKK Provinsi Kalimantan Barat,Organisasi yang berada dibawah binaan BKOW Kalimantan Barat dan Kader Posyandu Kota Pontianak serta Perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

 

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Marwan Seregar,M.Si berharap dengan FGD dapat saling menyampaikan informasi antara satu sama lainnya.

 

“ Melalui Focus Group Discussion diharapkan dapat saling menyampaikan informasi atau masukan baik dari Narasumber maupun peserta. Sehingga kita dapat berperan secara optimal agar upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  untuk menurunkan angka stunting target di tahun 2024 menjadi betul-betul terwujud,” ujar Marwan Seregar.

 

 

Sementara itu dalam paparannya dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov Kalbar yang juga Narasumber pertama mengatakan Prevensi Stunting di Kalimantan Barat sudah mengalami penurunan sejak Tahun 2021 sebanyak 29,8%, Tahun 2022 sebanyak 27,8 % dan Tahun 2023 sebanyak 24,5%. Adapun target penurunan angka stunting pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) untuk tahun 2024 yaitu 14%. 

 

 

Selain itu, dampak stunting pada pertumbuhan penduduk yaitu menurunkan produktivitas Sumber Daya Manusia dan bonus Demografi tidak termanfaatkan dengan baik. Sedangkan dampak stunting pada Ekonomi yaitu potensi kerugian ekonomi setiap tahunnyasebanyak 2-3% dari Gross Domestic Product (GDP). 

 

 

Selanjutnya, Narasumber kedua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalbar Hendra Bachtiar, ST, MT menjelaskan kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting skala Desa yaitu remaja putri, calon pengantin, Ibu hamil, menyusui, nifas, bayi usia 0 (Nol) sampai 59 (lima puluh Sembilan) bulan, dan keluarga berisiko stunting.

 

Lebih lanjut dalam penyampaian materinya, Hendra Bachtiar mengatakan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa pemberian bantuan langsung tunai, penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa, dan bantuan sosial lainnya. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani yaitu pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik, pengelolaan paska panen berupa pengadaan alat ternologi tepat guna   pengolahan pasca panen, pembangunan dan pengelolaan lumbun pangan desa, pengembangan usaha/unit desa badan usaha milik desa/bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal, serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.