Pontianak - Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan kemitraan dengan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar menggelar kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), bertempat di Mercure Hotel Pontianak, Kamis (27/6/2024).
Mengangkat tema “Peran KIM dalam Diseminasi Informasi”, kegiatan ini melibatkan Dinas Kominfo dan perwakilan masing-masing KIM dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Dra. Natalia Karyawati, M.E., yang hadir mewakili Pj. Sekretaris Daerah Kalbar, yang didampingi Plh. Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalbar Drs. Marwan Seregar, M.Si., dan 2 Narasumber.
Natalia Karyawati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya yang berhubungan langsung dengan Kementerian Kominfo RI dan bertujuan untuk menjawab tantangan saat ini dalam penyebarluasan informasi maupun edukasi bagi masyarakat.
“KIM berperan sebagai mitra atau jembatan dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi yang baik, serta mempromosikan dan mensosialisasikan program pemerintah. Kami harapkan semua perangkat daerah terkait bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini dan memanfaatkan platform KIM agar program pemerintah mengenai penyebarluasan informasi sampai kepada masyarakat, terutama untuk hal-hal yang baik dan untuk proses pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, Natalia juga menekankan bahwa sebagai mitra pemerintah daerah, KIM dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi di tingkat Desa atau Kelurahan.
“Di sisi lain, KIM juga bisa menjadi penampung aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, sehingga dengan terbentuknya KIM diharapkan akses informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kian terbuka dan mudah,” tuturnya.
Plh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, Drs. Marwan Seregar, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat termasuk salah satu pemangku kepentingan yang merupakan mitra pemerintah, baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota, yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik.
“Dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM yang secara rutin dilaksanakan, diharapkan dapat mendorong KIM sebagai mitra pemerintah daerah untuk berperan dalam membantu pemerintah menyebarkan informasi yang memberdayakan dan informasi yang bersifat positif sehingga berdampak positif pada cara pandang masyarakat,” harapnya.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Nurul Hidayah Putri, S.Sos., M.Si, Analis Kebijakan Ali Muda Kementerian Kominfo RI dan Mochamad Wendy, Business Analyst KIM.id.
Moochamad Wendy saat diwawancari menjelaskan, pada kegiatan ini ia akan melakukan pendampingan, bimbingan teknis, serta berbagi praktik kepada semua pengguna yang terlibat dalam platform ini, baik di level admin Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kemudian sampai ke admin penggiat KIM nya itu sendiri dalam mengelola website.
“Secara bertahap kami informasikan bagaimana seluk beluk di aplikasi di setiap sisi level pengguna” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Nurul Hidayah menyampaikan, dari Kementerian Kominfo mengharapkan KIM dapat menjadi mitra strategis bagi Dinas Kominfo di daerah maupun Kementerian untuk bersama-sama menyebarkan informasi publik yang baik dan benar serta memiliki nilai guna yang bermanfaat bagi komunitas maupun masyarakat sekitar.
“KIM ini awalnya berasal dari komunitas yang ada di desa. Ke depannya, diharapkan KIM dapat menjadi agen informasi di akar rumput, serta turut membangun daerah dan komunitasnya dengan memanfaatkan anggaran dari desa maupun dari Dinas Kominfo secara efektif demi kemaslahatan komunitas dan masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Kalbar menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemitraan dengan komunitas lokal. Melalui KIM, informasi dan edukasi dapat disebarluaskan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Dengan terus mendorong pengembangan KIM, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang relevan dan bermanfaat, sehingga turut mendukung proses pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Barat.
