PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar berkolaborasi dengan USAID ber-Ikan menggelar Focus Group Discusion (FGD) terkait pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
Kegiatan yang diselenggarakan dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan terhadap pengembangan sektor perikanan tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (16/7/2024).
Sebagaimana diketahui bahwa Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia (WPNRI) 711 yang mencakup Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan memegang peranan penting dalam menopang perekonomian masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan.
"Saya berharap acara pada hari ini bisa menghasilkan solusi-solusi yang bisa dipersiapkan untuk jauh kedepan tidak hanya sekarang guna mencapai tujuan pengelolaan ikan yang berkualitas," kata Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari.
Bari juga mengatakan, dengan adanya forum ini, berbagai kepentingan dan potensi konflik antara pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik. Hal ini dapat mencegah atau menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
"Diharapkan Komite ini dapat menjadi sarana untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang dihasilkan," ujarnya.
Disamping itu, ia berpandangan dengan hadirnya Komite itu dapat mengkoordinasikan berbagai aspek pengelolaan perikanan, seperti konservasi sumber daya, pengaturan aktivitas penangkapan, pengembangan industri, dan perlindungan nelayan. Pendekatan yang terintegrasi, lanjutnya, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan secara komperhensif.
"Melalui Komite ini memungkinkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perikanan. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan atas kebijakan dan regulasi yang dibuat,” ungkap Bari.
Selanjutnya, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Komite Pengelolaan Bersama Perikanan yang akan terbentuk ini kami harapkan dapat berjalan efektif guna menghadapi tantangan permasalahan yang dihadapi bersama di dunia perikanan saat ini khususnya di Kalimantan Barat.
"Sesuai dengan tujuan dari diadakannya pertemuan ini dapat membangun jejaring komunikasi bersama pemangku kepentingan perikanan di Kalbar, dan diharapkan Komite ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perikanan di Kalbar," tandasnya.(rfa / biro adpim)
