Pontianak - Guna mempercepat transformasi digital government di wilayah Kalimantan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Kalimantan. Acara ini melibatkan Dinas Kominfo dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) se-Kalimantan, termasuk 14 Kabupaten/Kota di Kalbar, dan diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak pada Senin (27/11/2023).
Rakor yang dihelat baik secara luring maupun daring ini bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital, meningkatkan kualitas perencanaan, dan meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Momentum ini diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antar-daerah, tetapi juga memantapkan komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital di wilayah Kalimantan.
Dalam diskusi yang melibatkan Dinas Kominfo, Bappeda, perwakilan dari 14 Kabupaten/Kota serta Dinas Kominfo dan Bappeda dari regional Kalimantan, topik-topik strategis seperti literasi digital, keamanan data, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi menjadi fokus utama. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin global dalam era digital.
Rapat Koordinasi Regional Kalimantan ini menjadi sarana yang efektif untuk bertukar ide, pengalaman, dan strategi dalam menjawab tantangan teknologi informasi di era yang terus berkembang. Diskusi yang dilaksanakan baik secara langsung maupun daring ini menciptakan platform yang inklusif, memastikan bahwa suara setiap daerah terdengar, dan solusi bersama dapat dihasilkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di wilayah Kalimantan.
Pelaksaan Rakor ini dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Christianus Lumano, SE., M.Si. Dalam sambutannya ia menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas informasi, keamanan data, dan tata kelola organisasi diakui sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya disinformasi. Sehingga, percepatan transformasi digital di pemerintahan daerah menjadi kunci di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dalam Rakor ini, saya mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara konstruktif, memberikan masukan, dan menjalin kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan dan membawa wilayah Kalimantan ke tingkat yang lebih baik" pungkasnya.
Dalam laporannya, Plh. Kepala Diskominfo Kalbar yang juga selaku ketua panitia, Drs. Marwan Seregar, M.Si, menyampaikan harapannya agar Rakor ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital pemerintahan di Kalimantan.
"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kolaborasi antar-daerah semakin meningkat, terutama dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Semoga, dari rakor ini peserta bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa kembali ke daerah maupun ke perangkat daerahnya masing-masing." harapnya.
Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini Herman Saputra, dari Direktorat Sistem Informasi Statistik, BPS menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah dan Diskominfo Kalbar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dengan inisiatif dan awareness untuk segera mentransformasikan pemerintah secara digital. "Semoga apa yang sudah kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua" harapnya.
Pada kesempatan yang sama, narasumber lainnya Samsul Arip, dari Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, juga menyambut baik adanya rapat regional ini untuk urusan Kominfo dan Persandian Statistik, karena acara ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman di Pemerintah Daerah dalam implementasi Kominfo dan juga SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
"Kebetulan kami paham, teman-teman di daerah perlu diperjelas lagi tentang, kira-kira tugas Kominfo dalam mengimplementasikan SPBE itu seperti apa, karena SPBE ini melibatkan multi stakeholder dan perangkat daerah harus selalu berkoordinasi, infrastruktur harus saling berbagi pakai, aplikasinya juga, agar implementasi SPBE di seluruh Kalimantan semakin terintegrasi. Semoga acara ini bisa rutin dilaksankaan, agar implementasi SPBE di Pemerintah Daerah bisa sesuai dengan SPBE nasional." tuturnya.
