KUBU RAYA - Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
Kerawanan pangan dan kemiskinan menjadi dua hal yang berkaitan erat, sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan dan gizi.
Dalam mengatasi hal tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., menghadiri Launching Penyaluran Secara Simbolis Bantuan Pangan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan di Halaman Kantor Pos Sungai Kakap, Senin (15/7/2024).
Agenda tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Ir. Herti Herawati, MMA., sebagai Pejabat yang mewakili Pj Gubernur Kalimantan Barat, dan turut dihadiri Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Bapanas, Lelly Triatni Siregar, Sp., M.A.P., Pj. Ketua TP-PKK Kubu Raya, Camat dan Kepala desa setempat.
Windy mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dinas Ketahanan Pangan Kalbar yang melaunching penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat Kalbar.
"Ini merupakan tahun kedua bantuan dari Bapanas dan hanya delapan Provinsi saja yang mendapatkan bantuan ini. Dari 45 ribu Kartu Keluarga (KK) se-Indonesia, Kalbar sendiri kurang lebih 6 ribu KK mendapatkan bantuan pangan," jelas Pj. Ketua TP-PKK Kalbar.
Windy berharap dengan adanya bantuan pangan tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalbar.
"Diharapkan dengan adanya bantuan-bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan tentunya menekan angka inflasi di Kalbar," harapnya.
Bantuan tersebut nantinya akan diberikan secara menyeluruh Kab/Kota se-Kalbar guna mengintervensi pengendalian kerawanan pangan.
"Ke depannya kita juga akan melakukan hal yang sama di Kab/Kota yang lain, dan hari ini kita laksanakan di Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan 3 ribu bantuan pangan," tutupnya Windy.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan merupakan intervensi upaya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
"Dimana tahun 2024 ini angka kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen. Sedangkan Provinsi Kalbar angka kemiskinan ekstremnya yakni 0,999 persen, hal ini sudah bagus dibandingkan dengan Provinsi lain tetapi kita tetap menurunkan agar menjadi nol persen," ungkap Herti.
Herti menjelaskan bahwa program ini merupakan _pilot project_ dari Bapanas yang mana Kalbar sendiri sudah dua kali berturut-turut masuk ke dalam _pilot project_ tersebut.
"Jika _pilot project_ tersebut ternyata dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem, berarti _pilot project_ ini dianggap berhasil," tutup Herti.
Masih di tempat yang sama, Perwakilan dari Bapanas mengatakan bahwa sasaran bantuan yang diberikan diperoleh dari data Kementerian Koordinator PMK RI.
" Untuk lokasi di Kalbar melalui data dari Kemenko PMK karena daerah tersebut termasuk desa yang rentan pangan. Kegiatan yang kami lakukan ini menyasar wilayah-wilayah yang rentan rawan pangan dan kemiskinan esktrem, " tutup Lelly. (biro adpim).
